Penulis : Fatimah, S.Pd
Kelas : XI SP/Genap
APerkembangan Imprealisme dan Kolonialisme Barat di Indonesia
Menurut sejarawan Sartono Kartodirdjo,
imprealisme adalah perluasan kontrol politik ke daerah seberang. Adapun
kolonialisme merupakan upaya dari suatu bangsa untuk menguasai suatu daerah di
luar wilayahnya, baik secara ekonomi maupun politik.
a.
Periode Kekuasaan Portugis dan
Spanyol
Kekuasaan Portugis dimulai dengan
penaklukan Malaka pada 1511 di bawah pimpinan Alfonso d’ Albuquerque. Wilayah
yang selanjutnya menjadi sasaran Portugis adalah Jawa dan Maluku.
Pada tahun 1512 Portugis tiba di
Kepulauan Maluku di bawah Antonio de Abreau dan Francisco Serrao. Pada awalnya
kedatangan Portugis di Kepulauan Maluku, khususnya Ternate diterima baik oleh
penduduk setempat. Penduduk berharap keberadaan Portugis dapat menguntungkan
secara ekonomis karena mereka bersedia membeli rempah-rempah dengan harga
tinggi.
Pada 1521 Spanyol mendarat di Maluku.
Tidore yang merupakan musuh ternate memanfaatkan kedatangan Spanyol untuk
menyerang Ternate. Spanyol sendiri pada saat itu sedang terlibat perselisihan
dengan Portugis.
Dalam sebuah pertempuran,
Portugis-Ternate berhasil mengalahkan persekutuan Spanyol-Tidore. Persaingan
Portugis dan Spanyol diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Saragosa pada
tanggal 22 April 1529. Isi perjanjian Saragosa sebagai berikut :
1. Maluku menjadi daerah di bawah
pengaruh Portugis
2. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan
memusatkan diri di Fhilipina
Hubungan baik Portugis dan Ternate tidak berlangsung lama.
Dalam perkembangannya, Portugis Justru merugikan rakyat Ternate karena Portugis
menerapkan monopoli perdagangan rempah-rempah.
Portugis
juga membunuh Sultan Hairun dan memaksa rakyat Ternate mengakui kekuasaan
Portugis di Ternate. Peristiwa itu mendorong putra Sultan Hairun, Sultan Baabullah
bersama rakyat Ternate mengangkat senjata untuk melawan Portugis pada 1575.
b.
Periode Kekuasaan VOC
Vereenigde OOst Indische Compagnie
(VOC). Kongsi dagang Belanda yang resmi didirikan pada tanggal 20 maret 1602.
Pembentukan VOC bemula dari saran wali Negara Belanda, Prins Maurits, yang
diajukan dalam siding staaten Generaal (parlemen). VOC mempunyai hak untuk
berdagang disebelah timur kaap de Goede HOOp ( Tanjung Harapan) dan sebelah
barat Selat Magellan.
Pembentukan
VOC mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Menghindari persaingan diantara para
pedagang belanda
2. Membantu keuangan pemerintah belanda
3. Menyaingi pedagang-pedagang lain dari
luar Belanda
4. Memperkuat posisi sehingga dapat
melaksanakan monopoli perdagangan
5. Menjalankan pemerintahan sebagai
wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur
VOC dibentuk sebagai perusahaan
dagang berstatus swasta. Meskipun demikian, eksistensi VOC disebut sebagai akar
dari penjajahan Belanda di Indonesia. Dalam perkembangannya, VOC bertindak
seperti sebuah Negara. VOC bertindak sebagai wakil pemerintah Belanda di
wilayah dagang VOC. Pemerintah Belanda memberikan wewenang khusus untuk
menjalankan kekuasaan di Indonesia.
Wewenang
ini disebut hak oktroi. Hak oktroi yang dimiliki VOC sebagai berikut.
1. Hak mencetak uang
2. Hak memelihara angkatan perang
3. Hak memerintah daerah yang diduduki
4. Hak melakukan perjanjian dengan
raja-raja
5. Hak memonopoli perdagangan
rempah-rempah.
Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Pieter Van
Overstraten, kondisi VOC mengalami kemunduran, kemunduran VOC dilatarbelakangi
beberapa factor berikut.
1. Banyak pegawai VOC yang tidak cakap
2. Timbul perlawanan di berbagai daerah
3. Terjadi korupsi didalam perusahaan
dilakukan pegawai VOC
4. Keuangan VOC mengalami defisit
sehingga memiliki banyak utang
5. VOC terlalu sering terlibat perang
yang memerlukan anggaran biaya sangat tinggi.
c.
Periode Pemerintahan Kolonial Belanda
I
Jalan raya yang membentang sepanjang pantai utara
jawa (pantura) sekitar 1000.km itu selalu ramai dilalui para pemudik pada saat
menjelang hari raya. Jalan menghubungkan kota-kota di pulau jawa dari ujung
barat (anyer) hingga ujung timur(Panarukan). Jalan pantura merupakan salah satu
warisan pemerintah kolonial Belanda. Jalan tersebut dibangun pada masa
pemerintahan Gubernur Jenderal Deandels (1808-1811).
Selama
berkuasa di Indonesia, Deandels megeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut
:
1. Bidang Pertahanan
(Membangun
jalan raya anyer-panarukan( jalan raya pos/groote post-weg)
2. Bidang keuangan
(
Menjual tanah-tanah kepada pihak swasta atau partikelir ( Cina dan Arab)
3. Bidang pemerintahan
(Memindahkan
pusat pemerintahan dari sunda kelapa ke jayakarta, membentuk kantor pengadilan
di Batavia dan Surabaya)
Pada
18 September 1811 terjadi perubahan politik setelah pemerintah colonial Belanda
di Indonesia mengalami kekalahan dari pasukan inggris. Inggris dating
menggantikan pemerintahan Belanda. Pengakuan kekalahan Belanda kepada Inggris
dilakukan didaerah Tuntang, salatiga dengan menandatangi sebuah perjanjian yang
disebut kapitulasi Tuntang, kapitulasi tuntang berisi ketentuan sebagai
berikut.
1. Pulau jawa dan daerah sekitarnya yang
dikuasai Belanda diserahkan kepada inggris
2. Semua tentara belanda menjadi tawanan
inggris
3. Orang-orang Belanda dapat
diperkerjakan dalam pemerintahan Inggris.
d.
Periode pendudukan Inggris
Thomas Stamford Raffles, tokoh yang menjalankan pemerintahan
Inggris di Indonesia.
Kebijakan
Raffles dalam bidang pemerintahan sebagai berikut.
1. Pulau jawa dibagi menjadi delapan
belas keresidenan
2. Para bupati dijadikan pegawai
pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang
Kebijakan raffles dalam bidang keuangan sebagai berikut:
1. Penghapusan segala bentuk penyerahan
wajib dan kerja paksa/rodi
2. Pemberlakuan sistem sewa tanah
(Landrent)
3. Penjualan tanah kepada pihak swasta
dan melanjutkan usaha penanaman kopi
Pemerintahan inggris di
Indonesia berlangsung lama. Berdasarkan konvensi London pada 1814, inggris
sepakat menyerahkan kembali wilayah Indonesia kepada belanda.
e.
Periode Pemerintahan Kolonial belanda
II
Setelah mendapat penyerahan kekuasaan dari Inggris pada 1816.
Belanda kembali menancapkan kekuasaannya di Indonesia. Selama kurun waktu
1816-1830 kebijakan yang diterapkan pemerintah colonial Belanda adalah
pelaksanaan sewa tanah.
Pada
periode pemerintahan yang kedua ini Belanda mengalami defisit, car amengatasi
defisit keuangan ini, menerapkan kebijakan tanam paksa (cultuurstelsel)
Secara teoritis, kebijakan tanam paksa tidak terlalu membeban
rakyat. Meskipun demikian, pada praktiknya pemerintah kolonial Belanda
memberlakukan cultuur procenten kepada pegawai local(residen dan kepala desa).
Cultuur procenten adalah hadiah berupa uang persenan dari harga hasil tanam
paksa yang terkumpul di wilayahnya. Adanya pemberian hadiah tersebut menimbulkan
kecenderungan para pegawai lokal memaksa rakyat mencapai target tersebut,
akibatnya, banyak pegawai yang melakukan penekanan kepada petani dalam
penyerahan hasil panen. Para petani mengalami penderitaan, kemiskinan,
kelaparan.
Protes terhadap tanam paksa disambut baik golongan liberal.
Golongan liberal diparlemen Belanda menuntut agar pemerintah kolonial belanda
membuka diri terdapat modal asing. Mereka membuka berbagi jenis perkebunan
seperti teh, kopi,tembakau, tebu, kina dan kopra.
Pembangunan sarana jalan raya, irigasi, jalan kereta api,
jembatan dermaga, melibatkan rakyat dan memaksa rakyat untuk melaksanakan kerja
rodi. Mendapat upah rendah, sistem pajak sangat berat, produksi bahan makanan
berkurang, pihak penguasa mendapat keuntungan besar
Penerapan politik pintu terbuka mennyadarkan kaum progresif belanda agar
memikirkan nasib rakyat, yakni politik Etis atau politik balsa budi.
Pencetusnya adalah Conraad Theodore van Deventer. Yakni Edukasi, Irigasi, dan
imigrasi.
Daftar Pustaka
Darini,
Ririn. Ringo Rahata. Wahjudii Djaja. Mulyadi.2016. Buku Siswa Sejarah untuk SMA/MA Kelas XI peminatan Ilmu-ilmu Sosial. Klaten
: Cempaka Putih
Utomo, Ardi Priyatno. 2018. “Biografi Tokoh Dunia: Sir Stamford Raffles Penulis Sejarah Jawa”,
: https://internasional.kompas.com/read/2018/07/05/22284481/biografi-tokoh-dunia-sir-stamford-raffles-penulis-sejarah-jawa?page=all, diakses pada 18 Maret 2021 pukul 07.29
Jalan raya yang membentang sepanjang pantai utara jawa (pantura) sekitar 1000.km itu selalu ramai dilalui para pemudik pada saat menjelang hari raya.
BalasHapusiya benar sekali
HapusMenurut sejarawan Sartono Kartodirdjo, imprealisme adalah perluasan kontrol politik ke daerah seberang. Adapun kolonialisme merupakan upaya dari suatu bangsa untuk menguasai suatu daerah di luar wilayahnya, baik secara ekonomi maupun politik.
BalasHapusNama: Putri Ayu Sagala
BalasHapusKelas: X IPS 2
Terima kasih buk, artikel atau materi yang ibu berikan sangat bermanfaat bagi saya dan teman yang lainnya bu, dan saya lebih memahami pembelajaran tentang Perkembangan Imprealisme dan Kolonialisme Barat di Indonesia.
Saya lebih dapat menambah ilmu tentang Sejarah bu.
semoga bermanfaat ya ananda
HapusShandy riski aditya
BalasHapus10 ips 1
Sangat menarik artikelnya buk
semoga blog ini semakin berkembang dan menambah pemahaman dalam belajar sejarah
Hapus